Posted on Updated on

Adalah Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemprov Kalimantan Timur yang tengah bersaing untuk memperoleh 10% saham di ladang yang kini dikuasai Total E&P Indonesie-Prancis dan Inpex-Jepang itu.

Masing-masing sudah mendirikan perusahaan daerah yang disiapkan untuk menampung 10% saham tersebut. Sesuai dengan aturan main otonomi daerah. Pemkab Kukar, melalui perusahaan daerah yang diberi nama Tunggang Parangan, berharap mendapat bagian sebesar 75% (dari 10% yang menjadi jatah daerah).

Untuk itu, Pemkab konon telah menyiapkan modal sebesar Rp350 miliar. Sementara Pemprov Kalimantan Timur, melalui PT Migas Mandiri Pratama, menginginkan bagian 60%. Entah, keinginan Pemda mana yang akan menjadi kenyataan.

Satu hal yang pasti, pemerintah pusat telah menenetapkan bahwa sebagian besar saham yang didivestasi akan diberikan kepada PT Pertamina. Itu berarti, kalau jadi, BUMN migas tersebut kelak akan menguasai minimal 51% saham. Sebab, sesuai aturan main, divestasi harus melambangkan penguasaan mayoritas saham oleh pribumi. Jadi, minimal yang harus dialokasikan adalah sebesar 51%.

Pantas, memang, kalau blok ini tampil bak primadona nan cantik jelita. Sebab, menurut kajian berbagai sumber, di lapangan itu masih terkandung cadangan gas sebesar 14 trililun kaki kubik (tcf). Itu berarti lebih besar dari cadangan gas Tangguh yang hanya 8 tcf. “Selain itu, Blok Mahakam berada di lokasi offshore laut dangkal, sehingga mudah dieksploitasi,” kata Marwan Batubara, pengamat pertambangan, beberapa waktu lalu.

Walhasil, kalau dikalikan dengan harga rata-rata migas saat ini, lanjut Marwan, Mahakam masih berpotensi mendatangkan fulus hingga US$229,63 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun. Sementara, menurut pengakuan Total, sejak awal menggarap blok ini hingga tahun pihaknya telah meraih pendapatan kotor US$99 miliar. Padahal investasinya cuma US$21 miliar. (inilah.com)