Rupiah: Uang Bank Indonesia atau Republik Indonesia?

Sampingan Posted on

Rupiah: Uang Bank Indonesia atau Republik Indonesia?

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang oleh Komisi Keuangan dan Perbankan DPR masih terganjal soal siapa yang harus membubuhkan tanda tangan.

Sejumlah fraksi di dewan belum bersepakat menyikapi keinginan pemerintah turut menandatangani uang kertas yang diterbitkan Bank Indonesia. Demikian Tempo Interaktif memberitakan (31 Maret 2011). Semula diharapkan pembahasan rancangan mata uang ini rampung sebelum 9 April saat masa reses DPR.

Pentingkah tanda tangan pemerintah dalam mata uang rupiah?

“Pemerintah itu lembaga politik, jangan melampaui kewenangan,” kata Dolfie OF Palit, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta kemarin. Tanda tangan pada uang kertas cukup dilakukan oleh Bank Indonesia karena Indonesia menganut asas kebijakan fiskal dan moneter yang terpisah.

Menurut Dolfie, berdasarkan UD 1945 dijelaskan bahwa Presiden ikut mengelola keuangan negara kecuali kebijakan moneter. Selain itu negara sudah memiliki sebuah bank sentral yang independen. Meskipun ikut mengelola keuangan negara, Presiden tidak terlibat dalam kebijakan moneter yang mencakup penerbitan dan pengedaran uang.

Tanda tangan dua lembaga pada uang kertas dikhawatirkan memicu intervensi pemerintah yang terlalu jauh. Dia mencontohkan jika pemerintah mengalami defisit anggaran, tidak menutup kemungkinan meminta BI mencetak uang. Karena itu, pihaknya mendesak tanda tangan hanya dilakukan Bank Indonesia.

Tapi, Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suharman Hidayat mengatakan keinginan pemerintah tidak perlu dipermasalahkan. “Uang merupakan persoalan republik, pemerintah harus ikut back up tanda tangan,” kata Suharman. Apalagi jika dua tanda tangan ini berperan untuk meningkatkan koordinasi. Sepanjang tidak ada kewenangan yang dilampaui, fraksinya mendukung keinginan pemerintah.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tanda tangan pemerintah tetap diperlukan. Berapa pun nominal mata uang kertas, tanda tangan pemerintah harus ada. “Itu uang kertas Republik Indonesia, ada Garuda Pancasila,” katanya.

Tanda tangan Bank Indonesia menunjukkan fungsi dan kewenangan Bank Indonesia mengendalikan aset negara. Sedangkan tanda tangan oleh pejabat pemerintah mencerminkan uang itu dijamin pemerintah Indonesia. Penjaminan ini sangat diperlukan sehingga masyarakat tidak ragu memegang rupiah.

Sebenarnya Rakyat Indonesia, berhak, mengetahui implikasi dari UU Mata Uang ini, dan bukan sekadar siapa yang menandatangani penerbitan uang kertas. Sosialisasi RUU Mata Uang ini jelas sangat kurang, tahu-tahu sudah sampai sidang paripurna, dan diburu-buru untuk segera diselesaikan.

Apa artinya bila yang menandatangani hanya BI? Apa artinya kalau bersama Pemerintah? Mengapa bukan NKRI saja mencetak dan menerbitkan uangnya sendiri yang bisa tanpa bunga, dan tidak harus berutang pada perbankan untuk membiayai APBN? Kulau dikatakan pemerintah menjamin rupiah, apanya yang dijamin? Dijamin pakai apa? Apa bedanya, dengan mata uang dolar Hong Kong, yang sepenuhnya malah diterbitkan oleh bank-bank swasta dan bukan oleh bank sentralnya?

Dan mengapa hak asasi setiap warga negara untuk memilih alat tukarnya sendiri dilanggar?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s